Istri, Saudara, Anak dan Cucu Kepala Daerah di Sulsel Nyaleg, Ini Kata Mahasiswa UGM

2018-07-12 00:12:10 Wita | tribun-timur.com


Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Isu politik dinasti di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepertinya tidak ada habisnya. Isu dinasti politik itu mencuat melalui proses penjaringan bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

"Saya melihat wajah-wajah yang ikut meramaikan pesta demokrasi kebanyakan berasal dari kalangan elit dinasti di Sulsel," kata Pengamat Hukum Tatanegara, Kardiansyah Afkar, Rabu (11/7/2018) malam.

Mantan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM ini, menambahkan, dinasti politik hari ini tidak lagi sebatas hubungan kekeluargaan, tapi juga hubungan kekerabatan.

"Dalam konteks politik lokal khususnya di Sulsel, praktik politik dinasti dalam proses Pemilu sulit dihilangkan jika hanya mengharapkan peran parpol. Mengapa? Karena peran parpol untuk melakukan kaderisasi di tingkat lokal tidak berjalan baik," kata Anca sapaannya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pascaserjana Indonesia UGM itu pun menilai parpol hanya dijadikan sebagai alat oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mendorong seluruh keluarga dan kerabatnya untuk ikut serta dalam pemilu.

"Praktik politik dinasti di Sulsel mengancam tumbuhnya proses demokrasi, sebab figur yang ditawarkan oleh parpol kepada pemilih kebanyakan berasal dari lingkaran penguasa yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sehingga masyarakat seakan tidak lagi diberikan pilihan lain diluar dari lingkaran dinasti yang ada," tegas Anca.

Parahnya lagi, lanjut Anca, praktik ini dilakukan disetiap jenjang kekuasaan dari tingkat daerah sampai pusat dengan modus menyebarkan diri diberbagai partai politik atau berkumpul dalam satu partai politik peserta pemilu.

"Oleh karene itu, saya berpandangan bahwa sebaiknya persoalan politik dinasti diatur dalam bentuk peraturan. Dapat berupa Undang-Undang maupun peraturan KPU atau diserahkan kepada parpol untuk mengaturnya setidaknya dapat memberikan batasan agar figur yang ditawarkan oleh parpol tidak didominasi oleh kelompok elit tertentu," jelasnya.