Ketua DPRD Makassar Minta Pemkot Segera Ganti Erwin Hayya

2018-02-02 21:07:00 Wita


Bece.co.id, Makassar - Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta meminta Pemerintah Kota Makassar segera menetapkan mengganti Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Erwin Hayya.


Seperti diketahui, Erwin Hayya saat ini ditahan di Mapolda Sulsel oleh Ditreskrimsus atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Makassar.


Farouk mengatakan, pemerintah Kota Makassar tak boleh membiarkan penahanan Erwin mengganggu jalannya pemerintahan.


"Saya pikir pemerintah itu adalah sistem, bukan orang, jadi kalau bicara sistem, Pak wali harus lebih mengharmonisasi itu. Masa hanya karena satu orang terus mengganggu sistem pemerintahan, itu hal yang tidak logis," kata Farouk, Jumat (2/2/2018).


Menurutnya, Pemkot dalam hal ini Wali Kota Makassad harus mengambil tindakan lebih cepat untuk melakukan pergantian, sehingga proses pelaksanaan program dan pelaksanaan hal-hal yang sifatnya rutin di pemerintah kota bisa berjalan dengan baik, dan fungsi-fungsi pelayanan ke masyarakat terpenuhi.


"Pemerintahan bukan bergantung pada orang, tapi sebuah sistem. Jadi kalau ada satu yang menghambat, saya pikir jika dia sebuah sistem, harus cepat dibenahi, bukan kemudian diakumulasi menjadi sebuah hal yang mengganggu sehingga aktifitas dan rutinitas pemerintah jadi terhambat, khususnya dari sisi pelayanan ke masyarakat," kata Aru, panghilan akrabnya.


"Kalau pemerintahan tidak berjalan baik atau pola penanganannya tidak prepentif, yakin dan percaya itu akan mengganggu program pemerintah untuk melayani masyarakat," tambahnya.


Terkait komentar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang menyebut tak bisa mem-PLT-kan jabatan Kepala BPKA karena bukan jabatan lowong, Aru menganggap hal tersebut bisa dilakukan mengingat urgensinya.


"Ini hal luar biasa, artinya ada pengecualian soal jabatan lowong itu. Kalau memungkinkan dan takut dengan persoalan itu, silahkan berkonsultasi ke DPR, atau di atas seperti pemerintah provinsi dan Kemedagri, pasti ada jalannya, dan semua itu diatur dalam aturan pemerintah," kata dia.


"Jangankan kepala BPKA, biasa terjadi kepala pemerintahan di-OTT, tapi pemerintahannya tetap jalan. Intinya, pemerintah harus tetap berjalan, bukan berlandaskan pada satu orang saja," tambah Aru.


Ia melanjutkan, DPR dan Pemkot adalah sebuah kemitraan, dan fungsi pelayanan ke masyarakat harus dijalankan, sehjngga DPRD pasti akan membantu pemkot dalam menangani masalah ini.


"Artinya ini bagian dari tanggung jawab bersama kita antara pemkot dan DPR, agar jangan hanya gara-gara satu orang kemudian tidak terselenggara pemerintahan," tuturnya.


Dalam pemerintahan, lanjut Aru, dikenal sistem pemerintahan berdasarkan sistem, maka otomatis tidak ada kevakuman pemerintahan.


"Bila eselon dua berhalangan sementara atau berhalangan tetap, wali kota memiliki kewenangan untuk menunjuk PLT dan PLT yang ditunjuk adalah pejabat yang sama esalonnya, atau menunjuk staf pejabat setingkat di bawah esalonya," tuturnya.


"Artinya tidak ada pemerintahan lumpuh hanya karena Kaban BPKAD ditahan. Wali kota saja kalau berhalangan otomatis ada wakil wali kota. Itu lah sistem pemerintahan, karena yang ditahan adalah orang bukan jabatannya," tutup dia. (*)