Ketua DPRD Makassar Minta Walikota Cari Pengganti Kepala BPKAD

2018-02-03 12:35:00 Wita


Bece.co.id, Makassar - Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta angkat bicara terkait kabar lumpuhnya roda Pemerintahan pasca penahanan Kepala BPKAD Kota Makassar, Erwin Hayya oleh Polda Sulsel beberapa waktu lalu. Menurutnya, Pemerintahan jangan berpatokan pada orang, tetapi harus berjalan sesuai sistem.


“Masa karena satu orang saja, Pemerintahan dan pelayanan jadi vakum. Ini kan tidak logis namanya,” kata Aru, sebutan Farouk M Betta, Sabtu (3/2/2018).


Untuk itu, lanjut Aru, harusnya Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengambil tindakan lebih cepat melakukan pergantian. Sehingga proses pelaksanaan program dan pelaksanaan hal-hal yang sifatnya rutin di Pemerintahan bisa berjalan baik, dan fungsi-fungsi pelayanan ke masyarakat terpenuhi.


“Jadi sekali lagi, Pemerintahan bukan bergantung pada orang, tapi sebuah sistem. Kalau ada yang menghambat, harus cepat dibenahi, bukan malah diperkeruh dan memperuncing persoalan,” sindirnya.


Untuk itu, Aru mengajak kepada Pemerintah Kota untuk dapat bersama-sama bekerja dengan berorientasi pada upaya melayani masyarakat. Aru menambahkan, mekanisme penerapan (penunjukan pelaksana tugas BPKAD) itu ada aturannya dan memungkinkan untuk dilakukan.


“Apalagi dengan proses penahanan Pak Erwin, saya pikir mari kita sama-sama lebih meluangkan waktu dengan orientasi untuk melayani masyarakat,” ucapnya.


Aru mengaku heran karena penahanan Erwin Hayya dianggap sangat luar biasa. Dikatakannya luar biasa karena Kepala BPKAD diklaim sulit mencari penggantinya. Artinya, ada pengecualian soal jabatan lowong itu.


“Kalau memungkinkan dan takut dengan persoalan itu, silahkan berkonsultasi ke DPRD atau di satu tingkat di atasnya seperti Pemprov Sulsel,” terangnya.


Jika dianggap belum bisa, Ketua DPRD Makassar ini menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dapat berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, persoalan yang tengah mendera Pemkot saat ini, pasti ada jalannya, karena semua diatur dalam aturan Pemerintah.


Aru juga menyinggung pernyataan Wali Kota Makassar yang seolah-olah menyalahkan Polda Sulsel atas penahanan Erwin Hayya. Harusnya, hal itu tidak perlu diperdebatkan, apalagi ingin memperpanjang masalah. Panahanan yang dilakukan pihak Kepolisian tentu sudah melalui pertimbangan hukum.


Sebelumnya, anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar menyarankan agar Walikota Danny Pomanto segera mengambil langkah darurat, yakni menggantikan posisi Erwin Hayya. Ia menambahkan, jika hanya persoalan Kepala SKPD yang berhalangan sehingga roda Pemerintahan dianggap lumpuh, hal itu sama sekali bukan alasan yang tepat.


“Karena dalam setiap instansi Pemerintahan, bukan hanya ada Kepala Dinas, namun ada pejabat lain seperti Kepala Bidang dan Sekertaris, saya kira itu bisa menggantikan sementara. Tidak bisa juga seorang Walikota mengatakan tanpa Erwin Hayya roda Pemerintahan lumpuh, lebay namanya itu,” kritik Irwan Djafar. (*)