Legislator Golkar Prihatin Penetapan Tersangka Kepala BPKAD Makassar

2018-01-23 14:03:00 Wita


Bece.co.id - Anggota DPRD Makassar fraksi Partai Golkar, Abd Wahab Tahir turut prihatin ditetapkannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Erwin Syafruddin Haija sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Selasa (23/1/2018).


“Kenapa saya prihatin, saya anggota DPRD dua periode. Menurut saya salah satu pejabat pamong di Pemerintah Kota Makassar yang memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan yakni saudara Erwin,” katanya di Kantor DPRD Makassar.


Apalagi Wahab menilai jika kinerja Erwin belakangan ini mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.


Dimana Pemkot Makassar meraihnya dua kali berturut-turut sejak puluhan tahun lalu tanpa raihan.


“Ingat, tidak mudah melakukan tata kelola keuangan di Pemkot Makassar. Nilai aset kita yang dulunya kurang lebih Rp10 triliun tiba-tiba meningkat Rp20 triliun, itu langkah keberhasilan,” pungkas Wahab.


Baginya penetapan tersangka Erwin adalah duka cita bagi Wahab Tahir. Diapun berharap sekiranya Erwin diberikan kekuatan dan kesabaran atas cobaan ini.


“Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan Pak Erwin diberi kekuatan dan kesabaran diberikan cobaan dan segera bisa selesai urusan ini,” sambungnya.


“Apa saya sampaikan hari ini bukan bermaksud mempengaruhi persepsi penyidik, tapi apa yang saya nyatakan adalah wujud kepedulian kepada mitra kerja. Sekali lagi Erwin memiliki integritas dan dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjannya,” tutup Wahab.


Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel menetapkan Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiya sebagai tersangka.


Penetapan itu dilakukan setelah menggelar perkara di ruang rapat Ditreskrimsus, Selasa 23 Januari, pagi.


Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, menyampaikan Ditreskrimsus membuka lembaran kasus dugaan korupsi.


Menurutnya, Erwin ditetapkan sebagai tersangka bukan pada dua kasus sebelumnya yang telah dirilis polda yakni pengadaan ketapang kencana dan sanggar kerajinan lorong.


“Ini kasus baru, tidak terkait kasus di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UMKM Makassar,” sebutnya.


Dicky menyebutkan, tindak pidana dugaan korupsi kepada Erwin yakni PNS atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa, yang diurusnya terjadi pada kantor BPKAD Makassar.


Namun tidak disebutkan secara jelas mengenai jenis pengadaan dan anggaran yang digunakan.


“Pasal yang dipersangkakan, Pasal 12 Huruf i UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor,” katanya.