Praktisi Hukum Yopi Haya Kritisi Putusan Panwaslu Makassar, Begini Isinya

2018-05-15 20:33:19 Wita | tribun-timur.com


Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keputusan Panwas Makassar yang meloloskan Diami untuk bertarung di Pilwali mengundang beragam tanggapan, baik akademisi, praktisi, maupun dari kubu Paslon Diami dan Appi-Cicu.

Putusan Panwaslu Kota Makassar tersebut, Diami sebagai Paslon dicoret oleh KPU Makassar sebagai peserta Pilkada berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/PILKADA/ TUN/ 2018, dalam perkara Antara Paslon Appi Cicu Vs KPU Kota Makassar.

"Lantas pertanyaannya apakah putusan Panwaslu Kota Makassar dalam sengketa antara Diami vs KPU Kota Makassar mengikat?," kata Praktisi Hukum, Yopi Haya, Selasa (15/5/2018).

Ia pun menjabarkan beberapa kritikannya terkait putusan tersebut :

1. Putusan Panwaslu Kota Makassar tidak serta merta mengikat KPU Makassar oleh karena KPU Makassar mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk Permohonan Kpada Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu 5 hari beserta alasan keberatan tehadap Putusan Bawaslu Kota Makassar.

2. Mengapa KPU Makassar disarankan mengajukan permohonan langsung kepada MA dan tidak kepada PT TUN, oleh karena jenis sengketa Pilkada yang diadili oleh Panwaslu Makassar dalam perkara ini adalah merupakan jenis sengketa pelanggran administrasi pemilu dan bukan jenis sengketa Tata Usaha Negara pemilu.

3. Apabila KPU menggunakan haknya menempuh upaya hukum tersebut, maka MA akan memutus perkara tersebut dalam tenggang waktu 20 hari terhitung sejak perkara terdaftar pada buku perkara yang tersedia untuk itu pada Mahkamah Agung...

4. Apabila KPU kota Makassar tidak mengajukan upaya hukum tersebut maka putusan Panwaslu Kota Makassar final tapi tidak serta merta mengikat KPU Kota Makassar karena sebelumnya KPU telah terikat denga Putusan MA yang memerintahkan KPU Makassar mencabut SK Penetapan Paslon Diami dalam Pilkada Makassar

5. Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh UU Pemilu untuk mengadili dan memutus sengketa pilkada pada tingkat pertma dan terakhir yang berkaitan dengan sengketa pelanggaran administrasi Pemilu