Ternyata Jenderal Luhut Panjaitan Yang Usul ke Presiden Jokowi Karyakan Kolonel TNI di Kementerian

2019-02-12 06:48:13 Wita | tribun-timur.com


/* $ = jQuery.noConflict(); $(document).ready(function(){ $('.txt-article > iframe, .txt-article > * > iframe').each(function() { var currentElement = $(this); var h = currentElement.attr("height"); var w = currentElement.attr("width"); var nw = $(window).width() - 30; var nh = (h / w) * nw; var r = h/w; currentElement.css({"max-width":"100%","width":nw+"px"}); if(r > 0.563 || r < 0.561) { if(nw < 500) nh = nh + 25; if(nw < 400) nh = nh + 40; if(nw < 300) nh = nh + 45; } currentElement.css("height",nh+"px"); //currentElement.css("height",currentElement.contents().find("body").height()+"px"); }); }); */

Jenderal Purn Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan alasan usulkan ke Presiden Jokowi untuk karyakan jenderal dan kolonel TNI ke sipil

TRIBUN-TIMUR.COM - Usulan menempatkan perwira tinggi dan menengah TNI ke sejumlah lembaga negara dan kementerian menuai pro dan kontra.

Putusan Presiden untuk mengkaji penempatan perwira tinggi dan menengah TNI ke lembaga negara dan kementerian dinilai berpotensi membawa Indonesia mundur ke belakang seperti jaman Orde Baru.

Terutama mengembalikan kembali Dwi Fungsi ABRI yang menjadi momok demokrasi di era Soeharto.

Keputusan Pemerintah untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara mendapat kritik tajam dari pegiat hak azasi manusia dan demokrasi.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menilai, rencana ini tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

 "Saya pikir ini sangat gegabah, sangat anti semangat reformasi, sangat anti dari semangat akuntabilitas TNI. Ini mencederai penghapusan dwifungsi ABRI pada 1998," kata Puri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Puri menilai, urgensi untuk mengembalikan lagi tentara dari barak ke mekanisme sipil politik sebagaimana yang terjadi pada penggunaan operasionalisasi dwifungsi ABRI, sudah tidak relevan.

Jika alasannya karena banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, menurut dia, hal itu bisa diatasi dengan mempensiunkan perwira-perwira senior.

"Kalau mau dikaryakan (ditempatkan di kementerian/lembaga), dipensiunkan saja dulu. Jangan kemudian dia punya dualisme identitas. Masih berstatus TNI aktif, tapi dikaryakan. Enggak bisa dong," kata Puri.