“Saya hadir dalam triwulan ketiga ini untuk mendorong percepatan program yang belum terserap anggarannya. Namun, masing-masing OPD tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Arwin usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Makassar hingga Triwulan III 2024 di Kantor Balaikota Makassar, Selasa (01/10/2024).
Arwin menjelaskan bahwa anggaran yang terserap tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dipastikan telah melalui proses mitigasi risiko. Langkah tersebut, menurutnya, sangat penting agar setiap perangkat daerah dapat mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul di masa mendatang.
“Hal ini perlu kami tekankan agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan kegiatannya dengan aman dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Arwin juga mengungkapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar menjadi OPD dengan serapan anggaran tertinggi, mencapai 94 persen hingga triwulan ketiga.
Lebih lanjut, Arwin menyebutkan bahwa beberapa program strategis baru bisa dilaksanakan pada Oktober ini, seiring dengan disahkannya APBD Perubahan. Hal ini membuat realisasi anggaran baru dapat dijalankan sesuai rencana kerja OPD masing-masing.
“Karena ada program strategis di beberapa OPD yang baru dimasukkan dalam APBD Perubahan, praktis realisasinya baru bisa dimulai bulan ini,” jelas Arwin.
Sejauh ini, kata Arwin, rata-rata realisasi anggaran Pemkot Makassar telah mencapai 40 hingga 50 persen hingga triwulan ketiga 2024. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah OPD yang proaktif dalam menyelesaikan kendala yang ada, sehingga dirinya tidak perlu melakukan intervensi lebih lanjut terhadap permasalahan yang terjadi di masing-masing internal OPD.
“Saya bersyukur karena setiap OPD telah menyampaikan kendalanya, namun mereka juga menyanggupi untuk dapat menyelesaikannya secara mandiri,” tutup
