Makassar, portalcelebes.com– Isu terkait juru parkir (jukir) yang tidak memiliki identitas jelas kembali menjadi perbincangan hangat di kota Makassar. Dalam acara talkshow yang diadakan oleh Perumda Parkir Makassar, terungkap adanya banyak jukir yang beroperasi tanpa identitas resmi, menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai status mereka sebagai jukir resmi atau justru sebagai jukir liar yang merugikan pengendara dan pemerintah.
Talkshow ini menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari pihak Perumda Parkir Makassar, pemerhati transportasi, hingga perwakilan masyarakat yang sering berurusan langsung dengan jukir. Salah satu topik utama yang dibahas adalah masalah ketidakjelasan identitas jukir yang beroperasi di area parkir kota.
Dalam talkshow tersebut, Kepala Perumda Parkir Makassar, menjelaskan bahwa juru parkir yang resmi seharusnya memiliki identitas yang jelas, seperti kartu pengenal dan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Namun, kenyataannya banyak jukir yang tidak dapat menunjukkan identitas yang sah. “Hal ini tentu menimbulkan masalah, baik bagi pengendara yang merasa dirugikan, maupun bagi pengelola parkir itu sendiri yang tidak dapat memantau secara maksimal aktivitas di lapangan,” ungkap Agus.
Selain itu, seorang pemerhati transportasi, Dr. Siti Mardiana, menyoroti fenomena jukir liar yang sering kali memungut biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan. “Jukir liar ini seringkali memanfaatkan kebingungan pengendara, meminta tarif lebih tinggi dari yang ditentukan, dan tidak memberikan bukti pembayaran yang sah,” jelasnya. Dr. Siti juga mengingatkan bahwa keberadaan jukir liar bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi kerugian bagi masyarakat.
Sebagai tanggapan, pihak Perumda Parkir Makassar mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan masalah ini, termasuk melakukan pendataan dan pelatihan terhadap jukir yang beroperasi. Namun, Agus Setiawan mengakui bahwa masih banyak tantangan dalam mengawasi setiap area parkir, mengingat jumlah jukir yang cukup banyak dan tersebar di berbagai titik strategis kota. “Kami akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa hanya jukir yang resmi yang dapat bekerja di area parkir yang dikelola oleh Perumda Parkir,” tambahnya.
Salah satu solusi yang disarankan oleh perwakilan masyarakat, Irwan, adalah perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dengan melibatkan teknologi, seperti aplikasi untuk melaporkan kegiatan jukir yang mencurigakan atau tidak sesuai aturan. “Dengan teknologi, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi tentang jukir resmi dan menghindari jukir liar,” katanya.
Para narasumber sepakat bahwa penting bagi pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih berhati-hati dalam memilih tempat parkir. Keterbukaan informasi terkait tarif dan status jukir juga dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan transparansi di bidang parkir kota Makassar.
