MAKASSAR.portalcelebes.com – Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, meminta Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau panjang, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat.
Menurut Ray, pemerintah perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh antara jumlah populasi di setiap wilayah dengan ketersediaan air baku yang dimiliki saat ini. Hal tersebut penting untuk memastikan pasokan air yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan.
“Yang perlu diantisipasi bagaimana kemudian menghitung jumlah populasi di setiap wilayah, kemudian berapa air baku yang kita miliki. Apakah dengan jumlah air baku yang didapatkan pemerintah kota dari hitungan-hitungan yang ada itu bisa meng-cover jumlah populasi masyarakat,” kata Ray, Selasa (15/9/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, jika hasil perhitungan menunjukkan ketersediaan air baku tidak lagi sebanding dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi krisis.
Menurutnya, harus segera disiapkan berbagai sumber air alternatif untuk mengantisipasi kekurangan pasokan ketika musim kemarau berkepanjangan terjadi.
“Kalau tidak, mari kita berpikir bersama-sama untuk mencari jalan keluar alternatif yang lain, terutama dalam menghadapi musim kemarau,” ujarnya.
Salah satu solusi yang didorong Ray adalah memperbanyak pembangunan sumur dalam di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi.
Program tersebut, kata dia, dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar maupun melibatkan instansi terkait lainnya. Bahkan, pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga dinilai dapat mengambil bagian.
“Misalnya CSR juga perlu untuk penggalian sumur-sumur dalam, bagaimana memproduksi air yang berada di titik-titik rawan kekeringan,” jelasnya.
Pertumbuhan Cluster Baru Jadi Perhatian
Selain ancaman musim kemarau, Ray juga menyoroti pertumbuhan kawasan permukiman baru, khususnya munculnya sejumlah cluster perumahan di Kota Makassar.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan baru secara otomatis akan diikuti bertambahnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan air bersih. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap ketersediaan air baku yang dimiliki pemerintah kota.
“Yang menjadi persoalan saat ini banyaknya cluster-cluster baru juga di Kota Makassar yang juga memengaruhi supply air kita,” katanya.
Ray menjelaskan, persoalan tersebut perlu dilihat secara jangka panjang. Sebab, ketersediaan air baku tidak serta-merta bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
“Air baku kita ada setiap tahun jumlahnya sama, kemudian pembagiannya juga sama. Hal yang tidak sama ini ketika ada cluster baru dengan kelompok masyarakat yang baru,” tuturnya.
Ketika kawasan baru tersebut kemudian mendapatkan pelayanan air dari PDAM, lanjut Ray, kondisi itu tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan dan distribusi air baku secara keseluruhan.
Karena itu, ia meminta PDAM Kota Makassar melakukan perhitungan dan evaluasi secara berkala mengenai keseimbangan antara jumlah penduduk yang harus dilayani dengan kapasitas produksi air yang tersedia.
“Bagaimana PDAM ini bisa memaksimalkan antara jumlah populasi masyarakat di Kota Makassar dengan jumlah air baku yang kita produksi,” tegasnya.
Dorong Keterlibatan Lintas OPD
Ray juga meminta Pemkot Makassar tidak membebankan persoalan air bersih hanya kepada PDAM.
Menurutnya, menghadapi ancaman kekeringan membutuhkan kerja lintas sektor dan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Jika kapasitas air baku dan produksi PDAM tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat, pemerintah kota harus segera mengambil kebijakan alternatif.
“Kalau tidak, pemerintah kota segera berikan instruksi ke PDAM untuk tidak sendiri dalam hal mengelola air,” katanya.
Ia mencontohkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sebagai salah satu skema yang dapat dikembangkan untuk memperluas akses air bersih masyarakat.
Selain itu, keterlibatan OPD seperti BPBD Kota Makassar juga dinilai penting, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat akibat kekeringan.
Menurut Ray, koordinasi antara PDAM, Dinas PU, BPBD, OPD terkait, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga pihak swasta melalui CSR perlu diperkuat agar penanganan persoalan air bersih tidak bersifat reaktif.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang dengan melihat data jumlah penduduk, kebutuhan air dan potensi sumber air yang bisa dikembangkan,” pungkasnya. (*)
