MakassarPortalCelebes.Com- Anggota DPRD kota makassar yang duduk di Komisi C bidang pembangunan kembali mengadakan kunjungan Kerja reses di titik ketiga kelurahan bonto biraeng kecamatan mamajang pada Rabu, (02/08/2023) . Kunjungan kerja reses Anggota Dewan dari Fraksi golkar turut hadir pemerintah setempat dalam hal ini lurah bonto biraeng dan babinkamtibmas sertab babinsa
Mengawali sambutannya Hj Nurul hidayat menyampaikan ke masyarakat dalam rangka Kunjungan Kerja Reses masa sidang ketiga tahun 2022/2023 bahwa lokasi titik reses biasanya adalah prioritas bagi anggota dprd untuk menjelaskan tujuan reses adalah memberikan solusi didaerah pemilihanya .
nurul juga menjelaskan pentingnya peningkatan perekonomian bagi kalangan anak muda dan perempuan ,lanjut nurul memotifasi pemuda untuk menjadi leader perekonomian diwilayahnya dan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan melalui pelatihan yang disiapkan pemerintah melalui SKPD terkait,”pungkasnya.
di kesempatan yang berbeda dengan lokasi titik reses yang ke empat dikelurahan balang baru kecamatan tamalete turut hadir unsur tripika dan para pemuda,bahwa kehadiran nurul hidayat dalam reses tersebut untuk mendengarkan keluhan atau aspirasi masyarakat yang ada di kelurahan balang baru.
nurul hidayat tak henti hentinya selalu mengingatkan pentinya menjaga anak dari stanting,”kami memang mengalokasikan khusus wilayah yang banyak penderita stunting ,mengingatkan warga jika menemukan segera melaporkan kepemerintah setempat.”ujar nurul
selain pengedalian stunting ,nurul juga menyampaikan masyarakat balang baru sangat penting berinovasi untuk meningkatkan perekonomian dalam mengatasi kesenjangan ,
selain stunting,perekonomian ,nurul juga menekangkan ke masyarakat pentingnya pendidikan dan sy tidak mau dengar anak yang tidak sekolah ,lapor segera jika masih ada anak yang belum sekolah baik ditingkat SD dan SMP kami siap menfasilitasi.
direses kali ini masyarakat juga menyampaikan pertanyaan ke anggota dprd berbagai persoalan ,baik itu infastruktur paving blok jalan yang rusak dan kartu sosial KIS.
terkait persoalan tersebut infastruktur kami akan kordinasi pemerintah setempat camat dan lurah untuk anggaran kelurahan dilokaksi tersebut dan untuk masalah lainnya kami tetap mengontrol dan mengawasi.itulah fungsi kami di dprd setiap kegiatan yang di danai APBN.”ujar nurul hidayat
